Mempertanyakan Existensi Guru Di Gayo

Di dataran tinggi Gayo, banyak para guru yang tidak bermutu dan tidak pernah mau belajar. Cenderung fasif, melahirkan generasi robot. Padahal kunci perkembangan daerah seperti Gayo ada di tangan pendidikan. Mari kita bertanya dan melihatnya lebih jauh.

Ketika, seorang pengajar merasa cukup dengan ilmu dan wawasan yang ia miliki. Maka, sesungguhnya ia telah memposisikan dirnya sebagai orang paling tahu dan paling bisa dibanding dengan orang lain. Tipe pengajar seperti ini padanya umunya sulit menerima pembaharuan-pembaharuan, takut disaingi, takut berkompentensi dan apraori terhadap orang lain. Baca lebih lanjut

Politik dan Uang di Gayo

Dalam arena politik untuk menuju kekuasan politik sepasang kandidat presiden, gubernur, bupati, wali kota, calon legislatif yang ikut bersaing dalam sebuah pemilu, menjadi omong kosong saja jika mereka tak mengeluarkan uang sepeserpun.
Lalu pertanyaannya bagaimana politik dan Uang di Gayo?
Adalah celaka bagi politikus yang menjadikan politik sebagai investasi jangka panjang untuk mendulang rupiah untuk kantong pribadi. Dalam kajian Kultur politik ekonomistik atau dapat diartikan sebagai politik untuk motif ekonomi, adalah kultur politik yang memandang kekuasaan hanya sebagai investasi. Disayangkan memang, realita politik saat ini, kenyataan politik bukanlah lagi perjuangan idealisme tapi cenderung adalah nilai tukar. Seorang calon politisi rela membayar ratusan juta bahkan milyaran rupiah karena mengharapkan mendapatkan keuntungan kemudian, ketika sudah berkuasa, tidak perduli benar atau tidak.
Di Gayo, sejak diberlakukannya otonomi khusus, para penguasa menjelma menjadi raja-raja kecil yang cenderung ogah kalau kekuasaannya di ganggu gugat, kalau bisa dua kali kenapa harus sekali, artinya kalau bisa tetap mencalonkan diri untuk kedua kalinya, kenapa tidak di coba.
Tengoklah, jika berjalan-jalan ke di seputaran Aceh Tengah maka kita akan banyak menjumpai poster, sepanduk dan baliho para kandidat-kandidat yang akan maju pada Pilkada, memperebutkan kursi nomor satu di Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah saat ini, Ir H.Nasaruddin MM meski malu-malu tapi jelas-jelas mengatakan kalau iya juga akan ikut bertarung, begitu juga dengan di Bener Meriah Ir Tagore Ab bahkan secara terang-terangkan mengatakan akan mencalonkan diri. Hampir sebagian besar para kepala daerah yang telah menjabat ikut mencalonkan diri lagi, hal ini membuktikan kalau kekuasaan tersebut memang sangat menggiurkan, perkara apakah daerahnya maju di bawah kepemimpinannya adalah perkara keseratus sekian.
Kita tentu maklum kandidat-kandidat seperti ini biasanya mempunyai modal yang melimpah dan mempunyai tim sukses yang kuat, tentu saja mereka adalah orang-orang yang kecipratan dari sang kandidat yang berkuasa. Kalaupun ada yang balik melawan hanyalah orang-orang yang tidak kebagian jatah, orang-orang sepertinya ini pun bisa ditarik kembali untuk menjadi tim sukses saat hajat kembali di penuhi, bagi kandidat yang punya kuasa hal ini tentunya mudah.
Fenomena banyak iklan-iklan promosi diri para kandidat bupati tersebut, adalah bukti kecil kalau politik membutuhkan uang, Cost Politik istilahnya, meski sebenarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara Money Politik dengan Cost politik. Cost Politik atau biaya politik memang ada dan tentu saja harus ada, tapi kalau Money Politik atau politik uang semestinya tidak boleh ada, karena bagi para politikus yang menggunakan Money Politik sebagai jurus andalannya kemungkinan besar akan menjadi koruptor, karena harus mengganti biaya besar yang dikeluarkan.
Lahirnya budaya Money Politik, kalau diurut kebelakang, biang kerok dari ini semua adalah ketidakadilan sosial-ekonomi juga menciptakan kultur politik yang berseberangan dengan kesetaraan kesempatan politik bagi public, sebenarnya ini adalah dosa-dosa pemimpin yang tidak adil, yang pernah memimpin yang sering mempermainkan hukum menyunat uang-uang rakyat.
Gejala demikian terus menguat di negeri ini. Tren demikian makin mengeras seiring dengan penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kenyataan tersebut, adalah perwujudan dari praktek budaya Kultur Politik Ekonomistik, yang seringkali kerap menyulut pro-kontra. Selalu bermuara pada saling klaim dan tuding. Malah bentrokan antarpendukung. Tentunya dibenak kita masih membekas insiden-insiden setelah usai pemilihan di Gayo, di Aceh Tengah, Bener Meriah dan kabupaten lainnya di Gayo yang kalau seandainya diusut lebih jauh akan membongkar praktek bejat beberapa kandidat yang menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan.
Sudah menjadi rahasia umum, menjelang pilkada para kandidat akan menyewa konsultan politik dan lembaga-lembaga riset politik untuk suksesi pemenangannya. Dan semua orang sudah memahami, setiap pilkada dapat diartikan sebagai lahan bisnis musiman. Kenyataannya ada lembaga survei menjadikan bisnis dan usaha yang permanen dan dikelola secara profesional. Untuk menggunakan jasa lembaga ini, memang tak murah. Keuntungan besar akan mereka dapatkan
Lalu yang terjadi adalah para kandidat yang maju kemudian didominasi oleh para kandidat yang mempunyai uang banyak. Mereka bahkan sangat gampang melakukan politik pencitraan dengan melakukan pemasangan iklan di media massa, mereka bahkan mampu memukau dan menguatkan citra di mata publik. Sepasang kandidat tampak “terbesarkan” jika mampu mengampanyekan dirinya di televisi-televisi, media cetak ternama, dan baliho-baliho besar dengan kualitas yang bagus. Dan akan menjadi sangat menjadi sangat hebat jika tim sukses mampu mendatangkan dan melibatkan remaja-remaja serta selebritas di dalamnya.
Bukan rahasia juga, kalau menjelang Pilkada, para kandidat mulai mengumpulkan tim sukses, semakin banyak kalangan yang masuk menjadi tim sukses akan lebih baik, opini publikpun digalang melalui media, dalam hal ini tentu saja yang paling di untungkan adalah kandidat yang mempunyai uang. Dengan uang yang berlimpah maka tim sukses akan sangat gampang di rangkul, mulai jatah proyek, bantuan hingga mudahnya mengajukan proposal untuk meminta bantuan yang bahkan tidak ada sekalian.
Malang bagi kandidat “miskin” yang hanya maju dan bertarung di arena politik dengan dana seadanya, Citranya menjadi turun di mata publik. Yang paling ironis, meski terkadang kandidat “miskin “ mempunyai program yang bagus dan mempunyai track record yang baik, tapi seringkali mereka kalah dengan kandidat “Kaya”.
Sebenarnya sangat disayangkan saat masyarakat kita, tidak mampu melihat dan memahami hal ini, dalam tingkat kronis, ada masyarakat yang mengerti dan memahami tapi tidak perduli sama sekali. Adalah benar kalau masyarakat kita masih dalam proses belajar memahami politik dan program. Publik masih senang dengan citra glamor ketimbang program yang konkret. Yang berbau selebritas dan penuh bunga-bunga masih jadi getah yang dapat melekatkan ingatan instan publik.
Ciri masyarakat demokrasi yang sebenarnya, akan bisa kita lihat dari pelaksanaan pemilu. Saat kekuatan Modal atau uang yang menguasai akses politik, informasi, dan tertutupnya partisipasi publik, maka itu artinya demokratisasi masih sebagai “instrumen” menyela sebuah pesta yang bernama pemilu itu, dan itu artinya belum ada demokrasi. Kita seharusnya prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral etika budaya politik. Adalah dapat dimengerti bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik. Kendati demikian, SBY menekankan bahwa sumber untuk politik harus legal dan besarnya tidak melampaui kepatutan
Yang terjadi kemudian, karena biaya politik yang sangat tinggi, maka saat berkuasa para kandidat yang terpilih mau tidak mau harus mencari berbagai cara untuk menganti biaya politik tersebut dan tidak terpokus kepada mensejahterakan masyarakat pemilihnya, belum lagi masalah balas jasa untuk para penyumbang dana.
Akibat dari ini semua, adalah praktek korupsi kemudian merajalera, memberantas praktik korupsi di level pemerintah daerah di negeri ini, seperti membenturkan kepala ke tembok tebal. Lingkaran setan perilaku korupsi sudah dimulai semenjak proses pemilihan. Kecenderungan dan polarisasi kekuasaan politik di Indonesia dari semua level seolah menjadi keniscayaan dianut bahwa untuk meraih kekuasaan perlu investasi yang tak kecil. Meruyaknya korupsi di level provinsi, kabupaten/kota, departemen-departemen, lembaga peradilan, Polri dan TNI, BUMN dan juga BUMD, tidak bisa dilepas dari keterpengaruhan politik kekuasaan adalah investasi dan kapital.
Jika diikuti secara saksama kasus-kasus korupsi yang bergulir sepanjang 10 tahun terakhir di Indonesia, benang merah yang mengaitkannya adalah karena kekuasaan adalah investasi tadi, tidak terkecuali di Aceh, pelaku korupsi adalah para politisi yang seringkali loyal dan begitu mudah menghamburkan-hamburkan uang. Karena biasa diberikan para “pelacur-pelacur politik” kemudian merasa hal tersebut menjadi sebuah kewajiban.
Setoran-setoran yang tidak ada dalam peraturan kemudian menjadi lumrah. Hal ini menjadikan pejabat bersangkutan terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatka uang demi memberikan setoran tadi. Akhirnya para pejabat tersebut kemudian berakhir dibalik jerusi besi. Semoga hal tersebut tidak terjadi lagi untuk Aceh kedepan, terutama di Gayo.
Sudah saatnya masyarakat Gayo harus jeli melihat orang-orang yang memimpin mereka, masyarakat Gayo tidak boleh silau dengan bujuk rayu dan “Serangan fajar” yang dilakukan oleh para kandidat yang maju. Jangan hanya karena beras sekarung dan selembar seng yang diberikan kemudian harus menderita selama lima tahun. Karena kalau politik uang masih ada dan dibiarkan maka sama saja menyimpan bom waktu dalam saku celana.

Oleh : Arsadi Laksamana*
*Jurnalis, Blogger dan Penulis, berdomisi di Bener Meriah

Samarkilang Tanah Janji Janji

Samarkilang, negeri tertinggal, penuh legenda sarat derita warga marginal. Tanah janji-janji bualan pejabat. Tapi, target eksplortasi kekayaan alam pegunungan. Terancam kelaparan karena gagal panen

“ Masih jauh ya?”tanya sahabat saya, wartawan muda yang penuh gelora dan penuh rasa ingin tahu. Perjalan melewati Jalan terjal, curam dan berkelok kelok membelah pegunungan hutan yang sebagian sudah terjamah tangan jahil, memang terasa melelahkan. Menaiki kendaraan untuk melewatinya dibutuhkan nyali. Sang sopir harus berpengalaman. Kalau tidak, jurang menganga disamping jalan mendaki akan menjadi ancaman.

Sorot mata sahabat saya, menyiratkan takjub memperhatikan sang sopir” Kalau mau ke Samar, harus bawa mobil yang pakai Handel” ujar sang sopir tadi. Benar saja, salah satu mobil yang ikut dalam rombongan ngadat, mesinnya berasap seperti mau meledak. Mobil tampa handel tersebut terpaksa terongok di tengah hutan, menunggu bala bantuan.

Hanya tiga mobil yang tetap melaju terus. Tiga sepeda motor mengikuti, empat sepeda motor lainnya mendahului, melihat situasi jalan, kalau-kalau ada jembatan putus atau lobang besar. Sudah 15 Kilometer yang dilalui, tinggal 50 kilometer lagi yang mesti ditempuh untuk sampai dikemukiman tempat pusara Bener Merie, keturunan raja Linge, yang namanya kemudian diambil menjadi nama kabupaten Bener Meriah ini, tempat yang hendak dituju rombongan.

Tiba di jembatan Wih Kanes, jembatan yang sudah memakan korban nyawa manusia ini sudah diperbaiki. Kelebihan berat, meski terbuat dari baja, jembatan ini ambruk bersama sebuah beko, sang sopir dan kernet menjadi korban. Dua orang lagi luka berat. Sisa-sisa bekas-bekas ritual syukuran saat jembatan siap diperbaiki berserakan disekitar jembatan.

Ikan-ikan yang dulu banyak, kini tinggal sedikit, habis distroms oleh orang-orang serakah. Lebah-lebah enggan membuat sarang, terganggu oleh suara mesin chainsaw yang meraung-raung memumbangkan pohon-pohon besar satu persatu. Beberapa petak sawah, menyelilingi sekitar jembatan.

Sampai di sebuah persimpangan, rombongan berhenti. Beberapa batu seukuran bola kaki berjejer ditengah jalan. Isyarat arah jalan tersebut tidak bisa dilewati. Setelah dicek oleh salah seorang anggota rombongan lewat radiogram diketahui, ada badan jalan yang jatuh. Tidak bisa dilewati kenderaan roda empat. Hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

Lewat sebuah komando dari Ir Azwiransyah, kepala Bapedda Bener Meriah yang ikut dalam rombongan, dua mobil rombongan menuju arah kiri. Bagi yang bersepeda motor tetap menuju arah jalan tadi. Mobilpun kemudian menanjak, menyusuri tanjakan-tanjakan tajam, menuju kawasan yang kaya dengan bahan tambang tersebut.

Tidak seperti sebelumnya, meski cukup menanjak, tapi permukaan jalan cukup mulus. Jalan yang baru saja dilakukan pengerasan, dananya dari BRR. Gelak tawa, penumpang kembali terdengar, saya lebih memilih merenung memperhatikan kondisi hutan lewat jendela mobil. Banyak hutan-hutan terlihat mulai gundul. Limbah kayu, berupa serbuk dan potongan kayu tampak di beberapa titik. Bekas pemelakan liar. Keadaan ini sangat kontras dengan sulitnya kayu di Bener Meriah.

Hari sudah mulai gelap. Tapi Samarkilang masih jauh. Di sebuah desa rombongan berhenti, saya memperhatikan sebuah tumpukan kayu di lapangan yang sudah diratakan di tengah desa. Dari warga, saya tahu kayu itu pembangun masjid desa setempat. Ketatnya, pelaksanaan Monotorium Ilegal Logging, membuat masjid itu tidak jadi-jadi. Kayu yang ditebang dihutan rakyat dan hendak dijual untuk membeli seng masjid, ditangkap oleh Polisi Hutan.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan. Sampai di Rusip, Rombongan terpaksa berhenti lagi. Jembatan yang melintasi sunyai Rusip patah. Banjir bandang beberapa waktu lalu, menghempaskan kerangka baja itu “Bagaimana ini, bagaimana kita lewat” Tanya salah seorang rombongan. Jalan satu-satunya, tetap menerobos arus deras air sunyai “Wah..gila benar!” celutuk teman yang lain, ia tertawa penuh makna.

Para penumpang turun, hanya tinggal sang sopir. Lewat navigasi salah seorang yang bertugas sebagai penunjuk jalan mobilpun turun berlahan ke sunyai lalu deru suara mesin mobil menderu-deru meliuk-liuk diantara deras air sunyai dan bebatuan sunyai. Satu mobil berhasil lewat. Disusul mobil kedua, butuh waktu lama untuk bisa melewati sunyai karena, tenaga mesinnya jauh dari mobil yang pertama. Kini giliran penumpang yang melintasi sunyai, copot sepatu dan melipat celana, satu persatu rombongan berjalan menuju seberang sunyai dengan menenteng sepatu. Sial bagi salah seorang anggota rombongan, ia terjerambak jatuh. Baju basah dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Tidak berapa jauh di arah kiri sunyai, para anggota rombongan yang menggunakan sepeda motor terpaksa menaikan kuda besi mereka keatas perahu warga setempat. Satu sepeda motor ongkos Rp 5.000.000. Berkah untuk warga, ditengah kisah buram warga pedalaman marginal.

Rombongan kini bergabung lagi. Istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah melewati rintangan tadi, kini tantangan sebenarnya dijumpai rombongan. Ruas jalan satu-satunya ke Pemukiman Samarkilang benar-benar kacau sekali. Hampir sepanjang rute, jalan berlobang-lobang, berlumpur dalam. Mobilpun bergoyang-goyang kekiri kanan, menguras tenaga sang sopir, para penumpang harus pegangan. Tiap menjumpai alur selalu saja, ditemui pemandangan sama, jembatan seadanya, kebanyakan dari batang kayu. Sang sopir harus benar kosentrasi memutar stir mobil tiap kali melewati jembatan tersebut.

Aku menarik napas panjang saat melihat hamparan tanaman padi yang ditanaman dipegunungan. Dalam bahasa setempat, disebut ‘Rom Tajuk’. Tanaman makanan pokok orang warga yang masih kental adat Gayonya ini gagal panen. Belum sempat berbuah, batangnya sudah kering kerontang, tidak bisa dipanen lagi. Pemandangan tersebut masih saja terlihat sepanjang jalan.

Ditengah laju mobil saya merenung, membayangkan bagaimana sulitnya para petani menggarap lahan untuk memanam padi jenis ini ditengah, bongkahan kayu kayu yang sudah tumbang, kondisi tanahpun juram pula. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana raut wajah para petani melihat harapan mereka pupus karena gagal panen.

Pemukiman Samarkilang mulai kelihatan. Hari telah benar-benar gelap. Makin dekat kebingungan meliputi pikiran saya. Lewat lampu mobil tampak tiang listrik menjulang, tapi kenapa tidak ada satupun ada cahaya lampu listrik yang kelihatan. Belakangan dari pengakuan warga, saya ketahui kalau pembangkit listrik tenaga diesel yang diresmikan oleh Ruslan Abdul Gani, bupati Bener Meriah sebelum Ir Tagore terpilih sebagai bupati Bener Meriah, kini telah rusak. Aset bernilai ratusan juta itu rusak, tidak bisa dipakai lagi. Terbengkalai menjadi bangkai. Sampai kini tidak diperbaiki. Alasan klise, tidak ada anggaran. Belakangan sebagian warga yang berduit yang telah membeli TV dan parabola terpaksa memuseumkannya, karena tidak bisa dipakai.

Rasa haru menyurak dihati saya, tersentuh oleh sambutan warga. Raut wajah ramah warga pedalaman yang masih sederhana, jauh dari pengaruh perkembangan jaman. Pemukiman Samarkilang, berjumlah 11 kampung, merupakan perpindahan beberapa desa dalam wilayah kecamatan Syiah Utama, sejak konflik mulai berkecamuk di Aceh. Rumah mereka hangus terbakar, tinggal puing puing bersama kebun kebun mereka yang kini menjadi hutan.

Warga yang sering didatangi pejabat dan selalu memberi janji tampa pernah ditetapi ini, menetap di rumah bantuan terbuat dari papan, bantuan pemerintah. Hanya itu, yang mereka terima sebagai ganti harta benda mereka yang ludes. Deretan rumah didalam lorong yang berjumlah 11 Lorong, tiap satu lorong satu desa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Samarkilang, berfrofesi sebagai petani padi Rom Tajuk, mencari Jernang, mencari madu, mencari ikan disunyai-sunyai terdekat dan berburu. Sebagian mencari rotan dan bercocok tanam palawija kacang-kacangan.

Penghasilan ini jauh dari cukup. Hasil panen berbeda jauh dari yang semestinya, salah satu warga mengatakan, jika harga cabe di pasaran Rp 4.000 rupiah, maka di Samarkilang harganya hanya 1000 rupiah, begitu juga dengan komoditi lainnya, harga tiga kali lipat berbeda. Hal ini disebabkan karena ongkos membawa barang cukup mahal, maklum kondisi jalan rusak parah. Ongkos pengangkutan yang biasanya dibawa dengan mobil kombet setengah dari harga barang.

Dari hasil pertemuan rombongan dalam rangka Muslembang, untuk penyusunan APBD Bener Meriah 2009 tergambar jelas derita warga Samarkilang “Tolong kami diperhatikan, kami hanya bisa berharap” ujar Drs Huadidi camat Samarkilang sambil meneteskan air mata. Sosok ini memang kenal dekat dengan warga, perjuangannya untuk membangun Samarkilang cukup mengharukan, ia mesti bolak-balik dari Samarkilang ke Redelong ibu kota Bener Meriah dengan mobil butut, bahkan seringkali dengan kenderaan roda dua, berulangkali ia mengalami kecelakan. Isterinyapun kini menetap di Samarkilang berbaur dengan warga. Hal yang jarang dilakukan oleh isteri pejabat selevel camat.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa kepala desa, mengungkap permintaan mereka, kebutuhan jalan yang mendesak harus segera diperbaiki, kurangnya guru, kepala sekolah yang jarang ditempat dengan alasan takut kehilangan informasi. Guru-guru dan tenaga kesehatan yang belum masuk database padahal sudah bertahun-tahun menjadi tenaga bakti. Buku paket yang tidak ada dan berbagai masalah lainnya.

Bukan itu saja, perhatian pemerintah dirasakan begitu kurang. Kalau tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Warga juga mengecam anggota dewan yang tidak datang dalam acara Muslembang, bahkan bagi anggota dewan yang daerah pemilihannya daerah ini. Azwir mengatakan seharusnya setiap komisi datang. Namun, kenyataannya mereka tidak datang. Salah satu teman saya menyindir,” Inilah bukti, para tingkah polah para anggota dewan kita, waktu pemilihan saja koar-koar, menabur janji tapi ketika terpilih mereka lupa, cuek kepada rakyat. Rakyat kecil hanya menjadi tunggangan untuk mendapat kekuasaan dan kekayaan. Mereka adalah lintah darat” ujar teman saya tadi geram campur kesal.

Usai dijamu oleh warga dengan ikan “Iken”ikan khas Samarkilang yang lezat.. Rombongan beranjak pulang. Dalam perjalanan kawan saya tadi menyelutuk lagi”Semestinya, kalau pejabat datang tidak usah di jamu istimewa, kerena memang sudah hidup enak, baiknya warga menyimpannya atau menjualnya saja untuk kebutuhan sehari-hari” katanya berapi-api “ Kok seperti itu? “ tanya saya,” Kenyataannya, tiap kali pejabat datang warga Samarkilang harus pontang panting mencari hidangan, tapi yang mereka dapatkan hanya janji-janji tampa bukti saja, bualan pepesan kosong” jawabnya, sayapun malas bertanya lagi karena jawabannya saya sudah tahu.

Suasana kegetiran saat menempuh perjalanan sehari sebelumnya, terulang lagi saat perjalanan pulang “ Anak muda Samarkilang kalau sudah keluar ke kota pasti malas pulang” ujar kawan saya tadi lagi, sepertinya keadaan pemukiman yang punya banyak legenda ini benar-benar membekas dihatinya.

Saya teringat perkataan Huadidi, bulan belakangan ini, seluruh kepala desa di Samarkilang dan beberapa kepala desa di wilayah Syiah Utama berangkat ke Banda Aceh menemui Gubernur bersama ketua KPU Bener Meriah Ahmadi SH yang merupakan putra daerah, untuk meminta agar jalan ke Samarkilang segera diperbaiki. Namun, tidak membuahkan hasil. Warga malah disuruh pindah ke daerah pondok baru. Alasannya, anggaran untuk jalan tersebut belum dianggarkan dan entah sampai kapan baru dianggarkan.

Bupati Bener Meriah Ir Tagore AB, kepada saya mengatakan, untuk jalan Samarkilang itu adalah kewenangan pihak Provinsi dan bukan wewenang kabupaten Bener Meriah” Itu adalah jalan provinsi” ujarnya. Drs Khairul Asmara, asisten satu pembangunan Bener Meriah, kepada saya mengatakan, upaya dari daerah Bener Meriah untuk mencari solusi perbaiki jalan ke Samarkilang terus diusahakan, misalkan memplot anggaran daerah untuk perbaikan jalan ke Samarkilang” Tapi tentu harus persetujuan DPRK Bener Meriah,” mendengar jawaban humoris ini, saya jadi berpikir bagaimana DPRK Bener Meriah akan menyetujuinya, sedangkan anggota DPRK Bener Meriah enggan mengunjungi Samarkilang. Saya teringat lagi perkataan seorang warga Samarkilang “ kalau seperti ini keadaannya terus, kami rasanya ingin merdeka saja dan buat negara sendiri, dari dulu kami tidak pernah merasakan kemerdekaan” ujarnya konyol tapi menyiratkan tragedi ketidakterpihakan pejabat kepada rakyat.

Arsadi Laksamana